Oleh Juliet Theresia
Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) hadir dengan niat mulia: membantu anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi seimbang agar tumbuh sehat dan cerdas. Di atas kertas, gagasan ini tampak ideal—negara hadir memastikan setiap anak sekolah mendapat makanan bergizi tanpa harus membayar. Namun, di lapangan, kisahnya tidak selalu seindah yang dibayangkan.
Beberapa bulan terakhir, muncul serangkaian kasus keracunan massal di berbagai daerah seperti Bandung, Bogor, dan Tasikmalaya. Lebih dari seribu siswa mengalami gejala mual, muntah, hingga diare setelah mengonsumsi makanan dari program MBG. Kasus-kasus ini sontak menimbulkan pertanyaan besar: apakah makanan yang diklaim bergizi itu benar-benar aman dan layak dikonsumsi?
Laporan dari berbagai daerah menunjukkan bahwa sebagian makanan MBG terkontaminasi bakteri berbahaya seperti Salmonella, E. coli, Bacillus cereus, Staphylococcus, dan bahkan jamur Candida tropicalis. Kondisi ini menandakan adanya persoalan serius dalam kebersihan dan proses pengelolaan makanan. Padahal, dalam standar keamanan pangan, setiap program semacam ini seharusnya mengacu pada sistem HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points*l) — sebuah pedoman internasional yang menjamin setiap tahap produksi makanan bebas dari bahaya biologis maupun kimia.
Sayangnya, fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Air yang digunakan di beberapa dapur pengolah MBG mengandung bakteri Coliform dan E. coli. Menu yang seharusnya bergizi malah digantikan dengan makanan cepat saji, atau bahkan snack tinggi gula dan garam. Artinya, bukan hanya soal kebersihan yang bermasalah, tetapi juga nilai gizi yang justru jauh dari kata “bergizi”.
Masalah lain terletak pada pengawasan dan distribusi. Di banyak daerah, makanan dibagikan setelah menempuh perjalanan panjang tanpa penyimpanan yang sesuai suhu. Akibatnya, makanan cepat basi dan menjadi tempat tumbuhnya bakteri. Dalam situasi seperti ini, niat baik pemerintah justru berbalik menjadi sumber kekhawatiran. Tak sedikit orang tua yang akhirnya melarang anaknya menerima MBG lagi. “Bukannya membantu, malah membahayakan,” begitu keluhan yang banyak muncul di media.
Kondisi ini seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah. Program sebaik MBG perlu evaluasi total, mulai dari sumber bahan baku, kebersihan dapur, hingga proses pengemasan dan pengantaran. Pemerintah juga perlu menggandeng dinas kesehatan untuk melakukan inspeksi rutin serta memastikan setiap dapur pengolah memenuhi standar higienitas. Selain itu, pelatihan tentang keamanan pangan bagi para penyedia makanan sangat penting, agar mereka memahami cara mengolah, menyimpan, dan menyajikan makanan dengan aman.
MBG sejatinya merupakan langkah positif dalam upaya menyehatkan bangsa. Namun, gizi bukan sekadar soal kandungan protein atau vitamin di dalam makanan, melainkan juga soal keamanan dan kebersihan. Makanan yang tampak bergizi di atas piring bisa menjadi ancaman jika tidak diolah dengan benar.
Ke depan, MBG hanya akan benar-benar “bergizi” jika pemerintah serius menegakkan standar kebersihan dan mutu pangan di setiap tahapnya. Anak-anak berhak mendapat makanan yang tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga menyehatkan dan aman dikonsumsi. Karena pada akhirnya, program sebesar MBG hanya akan berarti jika mampu memberi manfaat tanpa meninggalkan rasa takut di meja makan anak-anak Indonesia.
Penulis adalah Mahasiswa Ukrida Jakarta, Prodi Psikologi