GUNUNGSITOLI, Bonarinews.com– Antrean panjang kendaraan dan deretan jerigen yang memenuhi sejumlah SPBU membuat situasi di Kota Gunungsitoli kian memanas. Warga terpaksa mengantre berjam-jam demi mendapatkan bahan bakar minyak (BBM), sementara di sisi lain para pengecer diduga tetap leluasa memperoleh pasokan.
Fenomena tersebut memicu kekhawatiran masyarakat akan potensi kelangkaan BBM di wilayah Kepulauan Nias, khususnya Kota Gunungsitoli. Bahkan di tingkat pengecer, harga BBM disebut-sebut melonjak hingga di atas Rp13.000 per liter, jauh dari harga resmi.
Kondisi ini memancing reaksi dari Badan Pengurus Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (BPC GMKI) Gunungsitoli. Organisasi mahasiswa tersebut menilai situasi yang terjadi bukan sekadar kepanikan masyarakat, melainkan indikasi lemahnya pengawasan dalam distribusi BBM subsidi.
Ketua GMKI Gunungsitoli, Nurman Samehuni Gea, mengatakan antrean panjang kendaraan di SPBU seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah daerah dan pihak Pertamina untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi BBM.
Menurutnya, masyarakat tidak seharusnya dipaksa mengantre berjam-jam, sementara jerigen yang diduga milik pengecer justru terlihat mendominasi pengisian di SPBU.
“Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Jika stok BBM aman, mengapa antrean kendaraan tidak kunjung berkurang dan jerigen terus mendominasi pengisian?” ujar Nurman.
Ia juga meminta Wali Kota Gunungsitoli, Sowa’a Laoli, untuk segera turun tangan menangani persoalan tersebut agar aktivitas ekonomi masyarakat tidak terganggu.
“Pemerintah daerah harus hadir memberikan kepastian. Jangan sampai masyarakat terus dirugikan akibat praktik penjualan BBM di tingkat pengecer dengan harga yang tidak wajar,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Fungsi Aksi dan Pelayanan GMKI Gunungsitoli, Tuhoni Lase, menyoroti pentingnya peran pengawasan dari pihak Pertamina dalam memastikan distribusi BBM berjalan sesuai aturan.
Ia meminta Manager Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Gunungsitoli melakukan audit menyeluruh terhadap operasional SPBU di kota tersebut.
Menurutnya, dominasi jerigen dalam pengisian BBM patut menjadi perhatian serius karena berpotensi membuka celah penimbunan dan spekulasi harga di tingkat pengecer.
“Jika stok BBM benar-benar aman, masyarakat seharusnya tidak perlu mengantre berjam-jam. Pertamina perlu menjelaskan kondisi sebenarnya kepada publik,” ujarnya.
GMKI Gunungsitoli juga menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah dan pihak Pertamina. Di antaranya meminta Pemerintah Kota Gunungsitoli bersama Polres Nias menindak tegas pengecer yang menjual BBM jauh di atas harga eceran tertinggi.
Selain itu, GMKI juga mendesak Pertamina memberikan sanksi administratif hingga pencabutan izin bagi SPBU yang terbukti lebih memprioritaskan pengisian jerigen dibandingkan kendaraan masyarakat.
GMKI juga meminta Pertamina membuka data ketersediaan stok BBM harian secara transparan kepada publik guna meredam kepanikan masyarakat.
Menurut GMKI, persoalan distribusi BBM di Gunungsitoli tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat jika tidak segera ditangani secara serius. (Alfa Christopher)