Bonarinews.com, Gorontalo – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Wahyudin Moridu, menjadi sorotan publik setelah video viral yang menampilkan dirinya mengucapkan pernyataan kontroversial, “Kita rampok saja uang negara ini, biar negara ini semakin miskin.” Dalam video yang direkam saat ia mengendarai mobil menuju Makassar bersama seorang wanita, Wahyudin tampak mabuk saat mengaku akan menyalahgunakan uang negara untuk kepentingan pribadinya. Video ini beredar luas dan memicu kemarahan masyarakat serta kecaman dari berbagai pihak.
Dampak sosial dari kasus ini sangat serius, terutama dalam menurunkan kepercayaan publik terhadap pejabat dan wakil rakyat. Masyarakat Gorontalo merasa malu dan kecewa atas ucapan tersebut, yang dianggap mencerminkan praktik korupsi dan pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Mereka menuntut pertanggungjawaban moral dan hukum serta langkah tegas dari lembaga legislatif untuk memperbaiki citra dan integritas pejabat publik.
PDIP sebagai partai tempat Wahyudin bernaung merespon dengan cepat dan tegas. DPP PDIP secara resmi memecat Wahyudin Moridu dari keanggotaan partai serta mencabut statusnya sebagai anggota DPRD Gorontalo. Pemecatan ini diumumkan melalui Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto pada 20 September 2025. Selain pemecatan, PDIP juga melarang Wahyudin menduduki jabatan apa pun yang menggunakan nama partai sebagai bentuk menjaga nama baik dan kepercayaan masyarakat
Selain dampak politik, laporan harta kekayaan Wahyudin yang minus Rp 2 juta juga menjadi sorotan, memicu pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri kebenaran pelaporan harta kekayaan dan indikasi penyalahgunaan keuangan negara. Wahyudin secara terbuka menyampaikan permintaan maaf atas ucapannya yang viral, mengaku tidak bermaksud melecehkan atau menyinggung masyarakat Gorontalo.
Reaksi masyarakat Gorontalo sangat keras dan menyuarakan tuntutan agar kasus ini menjadi pelajaran bagi wakil rakyat lainnya. Mereka mendesak pengawasan lebih ketat terhadap anggota DPRD dan transparansi dalam penggunaan uang negara guna menjaga kepercayaan publik. Kasus Wahyudin Moridu menjadi refleksi penting bagi integritas pejabat publik dan peran media sosial dalam mengungkap perilaku buruk.
Singkatnya, kasus Wahyudin Moridu yang viral dengan ucapan ingin “merampok uang negara” berdampak luas dari gangguan kepercayaan publik, sanksi pemecatan dari PDIP, pengawasan oleh KPK, serta reaksi keras masyarakat Gorontalo yang menuntut akuntabilitas dan perbaikan institusi pemerintahan. (Redaksi)