Medan, Bonarinews.com – Aktivis 98, Muhammad Ikhyar Velayati secara tegas membantah pendapat Amien Rais yang mengusulkan agar Presiden kembali dipilih oleh MPR. Amien Rais, Ketua MPR RI periode 1999-2004, beralasan bahwa praktek money politics yang marak saat pilpres dan pilkada menjadi dasar usulannya.
“Saya lihat justru rakyat sangat nyaman dengan sistem pilpres dan pilkada langsung, karena saat pilpres dan pilkada, rakyat merasa penting dan menjadi pemilik negara ini,” jelas Ikhyar di Medan, Sabtu (8/6/2024).
Sebelumnya, Amien Rais mengutarakan dukungannya terhadap ide amandemen UUD 1945 agar presiden kembali dipilih oleh MPR, usai bertemu dengan pimpinan MPR di kompleks parlemen pada Rabu (5/6). Menurut Amien, dengan sistem pemilihan langsung, praktek money politics tetap marak meskipun sulit dilakukan secara masif.
“Dulu kita mengatakan kalau dipilih langsung, one man one vote, mana mungkin ada orang mau menyogok 127 juta pemilih, mana mungkin, perlu ratusan triliun, ternyata mungkin,” kata Amien dalam konferensi pers.
Menanggapi hal ini, Ikhyar menilai pendapat Amien Rais tidak relevan dengan solusi yang ditawarkan. “Pendapat Amien Rais ini tidak nyambung antara masalah dengan solusi. Maraknya money politics kok sistemnya yang diubah? Solusinya harusnya adalah penegakan hukum di setiap proses pemilihan pilpres, pilkada maupun pileg. Aparat hukum harus hadir dalam setiap proses tersebut,” tegas Ikhyar.
Ikhyar menambahkan bahwa fokus pemantauan aparat hukum seharusnya terletak pada elit partai maupun peserta pemilihan, karena mereka adalah pelaku dan sumber dari money politics tersebut, bukan rakyat.
“Fokus pemantauan aparat terletak pada elit partai maupun peserta pemilihan, karena merekalah pelaku dan sumber money politics tersebut, bukan rakyat,” kata Ikhyar.
Lebih lanjut, Ikhyar menyatakan bahwa sistem Pilpres, pilkada, maupun pileg langsung merupakan antitesa terhadap sistem demokrasi yang dibangun oleh Orde Baru. “Sistem demokrasi langsung dalam memilih presiden, calon kepala daerah, maupun anggota DPR/MPR saat ini merupakan antitesa terhadap sistem demokrasi yang dilaksanakan oleh rezim Orde Baru yang otoriter dan penuh kepalsuan. Ini merupakan amanah reformasi 98,” ungkapnya.
Ikhyar juga mengingatkan, kekuatan politik yang mencoba merubah sistem pemilihan presiden langsung menjadi dipilih kembali oleh MPR mencerminkan bangkitnya kekuatan Orde Baru. “Dalam transisi demokrasi di suatu negara, selalu ada kekuatan reformis dan kelompok kontra-reformasi. Parpol maupun elit politik yang sepakat dengan presiden dipilih kembali oleh MPR maupun gubernur dipilih oleh DPRD mencerminkan bangkitnya kekuatan Orde Baru,” ujarnya.
Dengan demikian, Ikhyar menegaskan pentingnya mempertahankan sistem pemilihan langsung yang memberikan suara kepada rakyat dan memastikan penegakan hukum yang ketat untuk mengatasi praktek money politics, bukan dengan mengubah sistem pemilihan. (BN-01)