Bonarinews.com, Medan — Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyoroti penanganan banjir yang belakangan ini melanda sejumlah daerah di Sumut, termasuk Kota Medan. Ia meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) bersama pemerintah kabupaten dan kota segera mengambil langkah strategis dan komprehensif untuk mencegah serta menanggulangi bencana banjir dan longsor di musim penghujan.
Menurut Sutarto, peningkatan curah hujan beberapa pekan terakhir harus direspons dengan kebijakan mitigasi yang nyata dan terukur. “Langkah preventif dan mitigasi sangat penting untuk mengurangi risiko dan dampak negatif banjir. Pemerintah perlu melakukan tindakan fisik maupun non-fisik seperti pembangunan infrastruktur, perbaikan tanggul, penanaman pohon, dan pembersihan saluran air,” ujarnya, Kamis (16/10/2025).
Ia menegaskan, upaya tersebut harus dibarengi dengan penganggaran yang optimal melalui APBD agar tidak berhenti pada tataran wacana. “Banjir seolah menjadi persoalan klasik karena penanganannya selama ini masih bersifat sporadis dan tidak menyeluruh,” tambahnya.
Sutarto menjelaskan, di beberapa wilayah Sumatera Utara, banjir juga disebabkan oleh kiriman air dari daerah pegunungan serta buruknya sistem drainase di kawasan perkotaan. Untuk itu, ia mendorong pemerintah memperkuat sistem peringatan dini (early warning system) di sungai-sungai dan titik rawan banjir agar masyarakat bisa melakukan antisipasi sejak dini.
Selain itu, ia meminta agar dilakukan pengerukan sungai yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi lumpur dan pasir. “Kegiatan ini membutuhkan koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, provinsi, dan Balai Wilayah Sungai (BWS) sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat,” katanya.
Sutarto juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi potensi longsor di titik-titik rawan, terutama di jalur nasional, provinsi, dan kabupaten. Ia meminta BPBD Sumut dan instansi terkait untuk lebih proaktif serta memperkuat koordinasi hingga tingkat desa. “Deteksi dini bisa dilakukan dengan melibatkan aparatur desa agar setiap kejadian segera dilaporkan ke instansi berwenang,” jelasnya.
Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan perlunya sinergi antara Pemprov Sumut, Pemkab/Pemko, BPBD, Polri, TNI, dan masyarakat untuk memastikan upaya mitigasi berjalan efektif. Menurutnya, langkah-langkah tersebut harus menghasilkan kebijakan turunan yang selaras antarwilayah.
“Misalnya pada Sungai Deli, Sungai Babura, dan Sungai Belawan yang melintasi Medan, Deli Serdang, dan daerah sekitarnya, dibutuhkan aksi serentak dan komprehensif agar penanganannya benar-benar berdampak,” pungkasnya. (Dedy Hu)