Bonarinews.com, Medan – Bank Sumut menyatakan kesiapan penuh mendukung percepatan Program Kredit Program Perumahan (KPP) di Sumatera Utara, sejalan dengan arahan Gubernur Sumut Bobby Nasution. Melalui 233 unit kerja yang tersebar di seluruh daerah, Bank Sumut akan mulai mengimplementasikan layanan KPP pada 15 Oktober 2025, bersamaan dengan peluncuran Sistem Informasi Kredit Perumahan (SIKP) oleh Presiden Prabowo di Surabaya.
Direktur Bisnis dan Syariah Bank Sumut, Syafrizalsyah, menegaskan bahwa seluruh infrastruktur dan sumber daya manusia telah siap melayani masyarakat dengan proses cepat dan efisien.
“Kami menargetkan proses pengajuan KPP antara calon debitur dan bank selesai maksimal dalam tiga hari kerja. Ini bentuk nyata komitmen kami menghadirkan layanan cepat, mudah, dan murah,” ujar Syafrizalsyah, Sabtu (11/10).
Bank Sumut juga gencar melakukan sosialisasi program ini ke berbagai pihak, termasuk pelaku usaha perumahan dan UMKM. KPP dinilai strategis dalam memperluas akses pembiayaan, khususnya bagi pengembang lokal yang memiliki potensi besar namun terkendala akses ke perbankan.
Kesiapan ini mendapat apresiasi dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat menghadiri Sosialisasi KPP di Medan, Jumat (10/10). Dihadiri juga oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Sumut Bobby Nasution, serta kepala daerah se-Sumut, Maruarar menantang Bank Sumut untuk menjadi pelopor realisasi KPP di daerah.
“Kalau Bank Sumut bisa hadir dengan layanan cepat dan bunga murah, rakyat pasti pilih bank daripada rentenir,” tegasnya.
KPP memiliki dua skema utama: sisi supply, dengan plafon hingga Rp5 miliar untuk pengembang, kontraktor, dan toko bahan bangunan; serta sisi demand, dengan plafon hingga Rp500 juta untuk pelaku UMKM perumahan dan bunga subsidi 5%.
Sementara itu, Gubernur Sumut Bobby Nasution menekankan pentingnya sinergi semua pihak dalam mendukung target Program Tiga Juta Rumah nasional. Ia meminta seluruh OPD dan pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat sosialisasi, memberikan insentif, dan mempermudah perizinan pembangunan perumahan.
“Dari total kuota 20 ribu unit di Sumut, baru terealisasi 8.200 unit. Masih ada 11 ribu unit lagi yang harus kita kejar. Karena itu, seluruh pihak harus berkolaborasi agar masyarakat berpenghasilan rendah bisa segera memiliki rumah,” ujar Bobby.
Selain KPP, Bank Sumut juga berkomitmen mendukung program perumahan subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan tambahan kuota 5.000 unit, sehingga total target mencapai 20.000 unit. Kelebihan program ini antara lain bebas biaya administrasi, provisi, dan akad bagi developer anggota REI.
Langkah cepat Bank Sumut ini diharapkan menjadi pendorong utama tumbuhnya sektor perumahan di Sumatera Utara, sekaligus memperkuat ekonomi daerah melalui pembiayaan produktif yang berpihak kepada masyarakat. (Redaksi)