Bonarinews.com, MEDAN — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara bergerak cepat menekan laju inflasi dengan mendatangkan 50 ton cabai merah dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Langkah ini diambil menyusul meningkatnya angka inflasi daerah yang mencapai 5,32% (yoy) pada September 2025, naik dari 4,42% di bulan sebelumnya.
Rencana tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengamanan Distribusi Komoditas Cabai Merah di Kantor Gubernur Sumut, Jumat (10/10/2025). Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Togap Simangunsong menyampaikan, pasokan cabai akan disalurkan dalam tiga tahap.
“Sebanyak 50 ton cabai merah akan didistribusikan bertahap. Tahap pertama 16 ton dari Jember, disusul tahap kedua dan ketiga. Distribusi dipusatkan di Pasar Induk Lau Cih, bekerja sama dengan PD Pasar Medan dan BUMD Deliserdang,” ujar Togap.
Dari total 16 ton tahap pertama, 10 ton dialokasikan ke Pasar Induk Lau Cih, 1,5 ton ke Deliserdang, dan sisanya ke Kedai Kolaborasi Pasar Medan. Harga jual di tingkat konsumen dipatok Rp55.000 per kilogram, sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024.
Langkah intervensi ini diharapkan menstabilkan harga cabai yang sempat melonjak hingga Rp75.000/kg untuk cabai gunung dan Rp65.000/kg untuk cabai dari Jawa.
Plt Dirut PUD Pasar Medan Agus Saputra menyatakan pihaknya siap mendukung upaya pengendalian inflasi dengan menyediakan fasilitas penyimpanan cabai berkapasitas 10 ton di Pasar Induk Lau Cih.
“Ketahanannya bisa sampai dua hari. Kami menjadi penghubung antara PT AIJ dengan pedagang distributor,” ujarnya.
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Biro Perekonomian Sumu Poppy Marulita Hutagalung menegaskan bahwa Pemprov Sumut juga mengoptimalkan peran BUMD pangan, seperti PT Aneka Industri dan Jasa (AIJ), Dirga Surya, dan Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU) sebagai penyalur utama, termasuk lewat Bulog, Rumah Pangan Kita (RPK), dan Toko Pangan Kita (TPK).
Sementara itu, Deputi Direktur BI Sumut Abdul Khalim menjelaskan bahwa intervensi pasokan dilakukan melalui kolaborasi antara Pemprov dan kabupaten/kota dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
“Posisi pasokan kita secara tahunan sebenarnya surplus, namun bulan ini defisit. Dengan adanya intervensi, harga diharapkan turun ke tingkat wajar tanpa merugikan petani,” jelasnya.
Menurut Khalim, aksi cepat ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah hadir dalam menjaga ketersediaan pasokan dan kepercayaan masyarakat. Upaya difokuskan di Medan dan Deliserdang, dua daerah penyumbang inflasi tertinggi di Sumut. (Redaksi)