Bonarinews.com – Pemerintah resmi mengumumkan rencana menaikkan gaji aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat. Kebijakan ini menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang baru saja diterbutkan. Tujuannya, menurut pemerintah, adalah untuk menjaga daya beli ASN, meningkatkan kinerja birokrasi, sekaligus mendorong konsumsi domestik.
Namun, wajar bila publik bertanya: tepatkah kebijakan ini diambil saat kondisi ekonomi masyarakat justru sedang stagnan?
Rakyat Terhimpit, Pejabat Dapat Kenaikan
Hari ini, banyak keluarga di Indonesia masih berjibaku menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, dan sulitnya mencari pekerjaan. Data menunjukkan pertumbuhan ekonomi melambat, daya beli melemah, dan UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi masih kesulitan bangkit.
Dalam situasi itu, rencana menaikkan gaji ASN dan pejabat tentu mengundang tanda tanya. Bagi sebagian orang, kebijakan ini terasa seperti pemerintah lebih mendahulukan kenyamanan birokrasi ketimbang menjawab kebutuhan mendesak rakyat kecil.
Pemerintah boleh beralasan, dengan naiknya gaji ASN, konsumsi rumah tangga akan meningkat sehingga ekonomi terdorong. Secara teori, argumen ini bisa dimengerti. Tetapi, seberapa besar dampaknya?
Selain itu, tanpa reformasi birokrasi yang nyata, kenaikan gaji ASN berisiko hanya menambah beban anggaran tanpa benar-benar meningkatkan kualitas layanan publik.
Perlu Keadilan dan Transparansi
Jika memang kebijakan ini tetap dijalankan, pemerintah harus memastikan tiga hal penting. Pertama, kenaikan gaji ASN harus diiringi dengan peningkatan kinerja dan pelayanan publik yang lebih nyata. Kedua, rakyat kecil tetap menjadi prioritas utama dalam setiap program pembangunan. Ketiga, pemerintah wajib transparan: berapa biaya tambahan dari APBN untuk kebijakan ini, dan bagaimana dampaknya terhadap rakyat luas.
Naiknya gaji ASN dan pejabat mungkin saja penting untuk menjaga stabilitas birokrasi. Namun, tanpa komunikasi yang jelas dan langkah nyata untuk rakyat miskin, kebijakan ini akan dipersepsikan sebagai keputusan yang tidak peka.
Pertanyaan yang kini menggantung di benak masyarakat sederhana: apakah kenaikan gaji ASN dan pejabat benar-benar untuk memperkuat negara, atau sekadar hadiah untuk segelintir birokrat? (Redaksi)