TARUTUNG, BONARINEWS — Tapanuli Utara resmi menjadi salah satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia yang terpilih dalam proyek uji coba nasional digitalisasi bantuan sosial. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menggelar Bimbingan Teknis dan Training of Trainers (ToT) Digitalisasi Bantuan Sosial bagi ratusan agen dan pendamping.
Kegiatan berlangsung di Aula Martua Kantor Bupati Tapanuli Utara, Jumat (22/5/2026), dan dibuka Bupati Tapanuli Utara yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Satya Dharma Nababan.
Turut hadir Direktur Integrasi Data Kependudukan Daerah Ditjen Dukcapil Kemendagri, R. Agus Irawan, Kasubdit Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi Ditjen Dukcapil Mohammad Priyono, perwakilan Kementerian Sosial Republik Indonesia, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, dan Bank Indonesia.
Program ini merupakan lanjutan dari sosialisasi digitalisasi bansos yang sehari sebelumnya dibuka Wakil Bupati Tapanuli Utara, Deni Parlindungan Lumbantoruan, bersama Sekda Henry M.M. Sitompul.
Kepala Dinas Sosial PPPA Tapanuli Utara, Rafles Sergius Gultom, menjelaskan pelatihan diikuti 510 peserta dari 15 kecamatan yang terdiri dari operator SIKS-NG, petugas PPKB, pekerja sosial masyarakat, pendamping PKH, TKSK, hingga ASN Dinas Sosial.
Menurut Rafles, program tersebut mengadopsi keberhasilan digitalisasi bantuan sosial di Banyuwangi yang dinilai sukses membangun sistem perlindungan sosial berbasis digital secara transparan dan tepat sasaran.
Dalam arahannya, R. Agus Irawan menekankan pentingnya pemanfaatan aplikasi Identitas Kependudukan Digital atau IKD untuk mempermudah pelayanan administrasi kependudukan dan perlindungan sosial masyarakat.
Ia menyebut para peserta memiliki peran penting sebagai agen transformasi digital di daerah dalam mendukung pelayanan publik berbasis teknologi.
Selain itu, peserta juga diingatkan untuk menjaga keamanan data dan bijak menggunakan perangkat digital guna mengantisipasi ancaman siber.
Sementara itu, perwakilan Kementerian Sosial berharap keberadaan 510 agen tersebut mampu memperkuat integrasi data bantuan sosial agar penyaluran program seperti PKH dan bantuan sembako menjadi lebih akurat serta minim salah sasaran.
Perwakilan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Samuel Tampubolon, turut mengapresiasi kesiapan Pemkab Tapanuli Utara dalam mendukung transformasi digital nasional.
Menurutnya, terpilihnya Tapanuli Utara sebagai daerah piloting nasional menunjukkan kesiapan infrastruktur teknologi informasi dan koordinasi pemerintah daerah dalam mempercepat digitalisasi pelayanan publik.
Penulis : Dedy Hu