Bonarinews.com – Dalam era modern yang serba canggih, di mana tuntutan produktivitas bertabrakan dengan kebutuhan akan keseimbangan hidup yang sehat, kebijakan Work From Home (WFH) muncul sebagai solusi yang memungkinkan fleksibilitas kerja serta mendukung kesehatan mental karyawan.
Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), inisiatif ini telah menjadi bagian integral dari upaya untuk mengubah paradigma kerja di sektor publik Indonesia.
Pentingnya Kesehatan Mental dalam WFH
Sebagai bagian dari strategi Compress Working Schedule, Erick Thohir memperkenalkan program yang memungkinkan karyawan BUMN untuk menikmati libur tambahan pada hari Jumat setelah melewati batas waktu bekerja lebih dari 40 jam dalam seminggu.
Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dengan memberikan waktu istirahat yang cukup, tetapi juga untuk merestorasi keseimbangan hidup yang sehat di antara tuntutan kerja yang meningkat.
Adanya penerapan sistem WFH tersebut berfokus pada kesehatan mental terhadap pegawai yang bekerja di lingkup BUMN. Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Kementerian BUMN, terungkap bahwa banyaknya beban kerja dan tekanan di tempat kerja berpotensi meningkatkan risiko stres dan kelelahan mental di kalangan karyawan.
Dengan memperkenalkan WFH dan memberikan fleksibilitas dalam pengaturan jadwal kerja, diharapkan karyawan dapat mengurangi tingkat stres mereka serta meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.
Dukungan Pemerintah dan Implementasi WFH
Presiden Joko Widodo dengan tegas mendukung pengembangan sistem kerja hibrida yang mengintegrasikan WFH dan WFO, sebagai langkah strategis untuk mengurangi tingkat polusi udara di wilayah Jabodetabek.
Dengan mengurangi mobilitas harian yang disebabkan oleh perjalanan ke kantor, kebijakan ini tidak hanya mendukung lingkungan tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi kesehatan karyawan dan masyarakat umum yang terkena dampak langsung dari polusi udara.
Implementasi kebijakan WFH tidak hanya terbatas pada BUMN tetapi juga menyebar ke sektor swasta dan organisasi non-profit di seluruh Indonesia. Langkah ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk memastikan efektivitasnya dalam mengurangi dampak lingkungan sambil meningkatkan kesejahteraan sosial.
Implikasi Lebih Luas dari Kebijakan WFH
Dalam hal ini, penerapan kebijakan WFH memiliki dua poin untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Pertama, kebijakan WFH memungkinkan perusahaan untuk menghemat biaya operasional yang terkait dengan infrastruktur kantor dan pengeluaran kesejahteraan karyawan seperti transportasi dan makan siang.
Kedua, dengan memberikan fleksibilitas dalam waktu kerja, perusahaan dapat menarik dan mempertahankan bakat yang lebih besar dengan menawarkan gaya hidup yang seimbang antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.
Kesimpulan
Dengan demikian, kebijakan WFH bukan hanya sebagai respons terhadap pandemi atau solusi sementara untuk mengatasi polusi udara, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.
Erick Thohir dan pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen mereka untuk membangun masyarakat yang lebih sehat secara fisik dan mental melalui inisiatif ini. Sebagai negara yang berkomitmen untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, langkah-langkah ini adalah langkah maju yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di masa depan.
Penulis: Priskila Theodora