Jakarta, BONARINEWS.com – Polemik pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam program pembekalan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan kian mencuat. Komisi X DPR RI mendesak pemerintah, khususnya Kemdiktisaintek, untuk memberikan penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik.
Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus dikaji secara cermat. Ia menilai, secara substansi, pelibatan TNI dalam program pendidikan sipil seperti LPDP berpotensi menimbulkan tumpang tindih peran jika tidak diatur dengan jelas.
“Rencana ini perlu dilihat sangat hati-hati agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di masyarakat,” ujarnya, Senin (4/5/2026).
Menurutnya, LPDP merupakan instrumen strategis negara dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, riset, dan pengembangan keilmuan. Karena itu, orientasinya harus tetap fokus pada penguatan kapasitas akademik dan profesional sipil.
Ia menambahkan, keterlibatan TNI masih bisa dipahami jika terbatas pada aspek tertentu seperti pembentukan disiplin, kepemimpinan, dan wawasan kebangsaan. Namun, proporsi dan batasannya harus jelas agar tidak menggeser tujuan utama program.
“Jangan sampai terjadi tumpang tindih fungsi. Pendidikan harus tetap berlandaskan profesionalisme dan inklusivitas,” tegasnya.
Di sisi lain, pihak LPDP menjelaskan bahwa program Persiapan Keberangkatan (PK) bukanlah hal baru. Kegiatan ini telah lama menjadi bagian dari pembekalan bagi penerima beasiswa sebelum menjalani studi.
Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi LPDP, M Lukmanul Hakim, menyebut bahwa PK dirancang untuk memastikan kesiapan peserta secara menyeluruh, baik akademik maupun nonakademik.
“Pembekalan ini mencakup penguatan karakter, nilai kebangsaan, kepemimpinan, etika, serta kesiapan mental dan sosial,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa tujuan utama program ini adalah agar para awardee mampu menjalani pendidikan dengan optimal serta memiliki tanggung jawab sebagai penerima beasiswa negara.
Meski demikian, DPR menilai transparansi tetap menjadi kunci agar kebijakan ini tidak menimbulkan polemik berkepanjangan. Pemerintah diharapkan segera memberikan kejelasan terkait skema, tujuan, serta batasan pelibatan TNI dalam program tersebut.
Isu ini menjadi pengingat pentingnya menjaga keseimbangan antara penguatan karakter dan independensi dunia pendidikan, agar kebijakan yang diambil tetap berpihak pada peningkatan kualitas SDM nasional secara berkelanjutan.
Penulis: Dedy Hu