MEDAN, BONARINEWS.com – Wacana pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur kembali menguat. Ketua Komite Pemekaran Provinsi Sumatera Pantai Timur, Muslim Simbolon, meyakini Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution akan bersikap rasional dan objektif dalam menilai usulan daerah otonom baru tersebut.
Menurut Muslim, keyakinan itu muncul setelah Bobby Nasution menyampaikan bahwa setiap rencana pemekaran wilayah harus didasarkan pada kajian akademis yang matang, bukan sekadar kepentingan politik jangka pendek.
“Pak Bobby saya yakini akan rasional melihat persoalan ini. Beliau tentu menilai secara objektif berdasarkan kajian akademis, bukan tekanan politik. Karena itu minggu depan kami akan mengajukan audiensi resmi,” kata Muslim Simbolon di Medan, Kamis (23/4/2026).
Ia menjelaskan, usulan pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur bukan isu baru. Gagasan itu telah diperjuangkan sejak 2013 sebagai bagian dari dorongan pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di kawasan pantai timur Sumatera Utara.
Enam daerah yang disebut menjadi cikal bakal provinsi baru itu yakni Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Asahan, Kota Tanjungbalai, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
Muslim menegaskan, secara administratif usulan tersebut dinilai telah memenuhi syarat minimal pembentukan provinsi sebagaimana ketentuan yang berlaku saat itu.
“Ini bukan gerakan politis. Ini murni gerakan pembangunan daerah. Syarat minimal lima kabupaten/kota, sementara kami sudah enam daerah,” ujarnya.
Ia juga menyebut kajian akademis yang dilakukan tim ahli menunjukkan wilayah tersebut dinilai layak dimekarkan. Kajian mencakup luas wilayah, jumlah penduduk, potensi sumber daya alam, kapasitas fiskal, hingga proyeksi pertumbuhan ekonomi.
Menurut dia, hasil kajian itu sebelumnya telah dipaparkan kepada kepala daerah enam kabupaten/kota, DPRD masing-masing daerah, hingga Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Namun proses tersebut tertunda setelah pemerintah pusat memberlakukan moratorium pemekaran daerah pada 2014.
Kini, dengan kembali menguatnya pembahasan penataan wilayah nasional, Komite Pemekaran menilai peluang pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur kembali terbuka.
“Kami hanya ingin memastikan pembangunan lebih merata, pelayanan publik lebih baik, dan potensi daerah benar-benar dimaksimalkan untuk kesejahteraan rakyat,” kata Muslim.
Wacana ini diperkirakan akan menjadi perhatian publik Sumatera Utara, terutama jika audiensi dengan Gubernur Bobby Nasution benar-benar terealisasi dalam waktu dekat. (Redaksi)