Tapanuli Tengah, BonariNews.com – Kondisi banjir di wilayah Tapteng kembali menyita perhatian pemerintah provinsi. Pada Rabu (18/2/2026), Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution turun langsung ke Kecamatan Badiri untuk meninjau area terdampak sekaligus berbicara dengan warga yang terpaksa meninggalkan rumah mereka.
Saat proses evakuasi dan pembersihan berlangsung, ia melihat sendiri bagaimana permukiman warga mengalami kerusakan berat. Bahkan sejumlah bangunan tampak bergeser akibat kuatnya arus banjir yang berasal dari luapan Sungai Lopian.
Sejumlah warga mengungkapkan keresahan mereka. Banyak yang tidak lagi bisa menempati rumah, sebagian kehilangan bangunan sepenuhnya—situasi yang mengingatkan pada bencana serupa yang melanda beberapa wilayah Sumut pada November tahun lalu.
Gubernur menyampaikan bahwa pemerintah sudah mengklasifikasikan tingkat kerusakan rumah, mulai dari kategori ringan, sedang, hingga berat. Menurutnya, beberapa titik yang mengalami kerusakan serius sudah ditinjau satu per satu di lapangan.
Ia menegaskan bahwa bantuan akan disalurkan dari berbagai level pemerintahan, termasuk pusat, provinsi, dan kabupaten. Termasuk rencana penanganan infrastruktur serta penyediaan hunian tetap bagi warga yang sudah tidak memungkinkan kembali ke rumah lama mereka. Warga juga diarahkan menggunakan rekening Bank Sumut sebagai akses pencairan bantuan.
Untuk mempercepat penanganan, Gubernur meminta seluruh perangkat pemerintah dari dusun hingga kabupaten agar segera mengirimkan data terbaru warga terdampak. Ia menekankan bahwa proses penanganan akan mengikuti skema R3P atau Rencana Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pascabencana.
Sementara itu, pemerintah kabupaten melaporkan bahwa banjir yang terjadi sejak Senin (16/2/2026) menghantam beberapa kecamatan, termasuk Tukka yang mengalami dampak cukup parah hingga menyebabkan gangguan listrik.
Usai meninjau lokasi, Gubernur langsung berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat langkah penanganan, mengingat bencana banjir sebelumnya juga melanda sejumlah daerah di Sumut pada akhir 2025. (Redaksi)