Jakarta, BonariNews.com — Pemerintah Indonesia dan Inggris resmi menyepakati kerja sama maritim skala besar lewat pembangunan 1.582 kapal nelayan dalam skema Maritime Partnership Programme (MPP) senilai 4 miliar poundsterling. Proyek internasional ini dipimpin oleh perusahaan pertahanan asal Inggris, Babcock International, dan diklaim bakal menjadi motor baru modernisasi armada perikanan nasional serta penguatan desa pesisir.
Dari pihak Indonesia, pelaksanaan program berada di bawah koordinasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Tahap awal pada 2026 akan fokus membangun sekitar 1.000 kapal berkapasitas 30 Gross Ton (GT).
Namun euforia penambahan kapal ini ditanggapi dengan nada hati-hati oleh Guru Besar Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan UGM, Prof. Suadi, Ph.D. Menurutnya, penambahan armada tanpa mengacu pada ketersediaan stok ikan justru berpotensi memperburuk kondisi perikanan nasional yang mayoritas telah berada pada tingkat pemanfaatan penuh atau bahkan berlebih.
Seruan Kehati-hatian: Stok Ikan Tidak Bisa “Disulap”
Suadi menegaskan, perhitungan armada perikanan selalu dimulai dari angka referensi stok ikan—jumlah ikan yang dapat ditangkap secara berkelanjutan. Dari data nasional, Indonesia memiliki 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dengan status beragam, dari masih potensial hingga kritis.
Ia menilai kapal-kapal baru MPP harus diarahkan ke WPP yang masih memiliki stok potensial, seperti wilayah timur Indonesia serta Laut Natuna Utara. “Angka referensi ini yang menuntun berapa banyak kapal yang bisa ditambahkan,” ujarnya.
Belajar dari Program 1.000 Kapal Era SBY
Suadi mengingatkan bahwa Indonesia pernah menjalankan program serupa: bantuan 1.000 kapal berukuran 30 GT pada masa pemerintahan Presiden SBY. Namun banyak catatan tertinggal, mulai dari kesesuaian kapal dengan daerah tangkap hingga kesiapan nelayan dalam mengoperasikan teknologi baru.
“Ini bukan program baru sama sekali. Kita punya pengalaman—dan itu harus jadi pelajaran,” tegasnya.
Jangan Hanya Bangun Kapal: Ekologi dan Sosial Pesisir Harus Sejalan
Menurut Suadi, penguatan armada tidak bisa dipandang sebatas proyek fisik. Desain kapal dan model pengelolaan perikanan harus disesuaikan dengan ekologi laut, kondisi sosial, dan kemampuan teknis nelayan.
Ia menyebut tiga pendekatan penting dalam menjaga keberlanjutan:
- Maximum Sustainable Yield (MSY) – agar stok ikan tidak habis
- Maximum Economic Yield (MEY) – agar aktivitas tangkap tetap menguntungkan
- Maximum Social Yield (MScY) – agar memberi manfaat sosial maksimal
Pendekatan tersebut, ujarnya, harus berjalan bersama, bukan dipilih salah satu.
Dampak Ekonomi Besar, tapi Risiko Tata Kelola Tak Bisa Diabaikan
Program MPP diproyeksikan menyerap 600.000 tenaga kerja di Indonesia, serta mengamankan sekitar 1.000 pekerja berkeahlian di Inggris. Selain itu, peluang transfer teknologi industri maritim menjadi nilai tambah penting.
Namun keberhasilan program sepenuhnya bergantung pada tata kelola: transparansi penerima manfaat, kesiapan kelembagaan usaha nelayan, hingga infrastruktur pendukung seperti rantai dingin, galangan perawatan, dan sistem logistik.
“Kesalahan menentukan jumlah kapal akan membuat bisnis perikanan gagal dan mempercepat kerusakan ekosistem laut,” tegas Suadi.
Peringatan Terakhir: Jangan Sampai Jadi ‘Bancaan’
Di akhir penjelasannya, Suadi menekankan perlunya pengawasan lintas lembaga dan keterlibatan tenaga muda pesisir agar program tidak jatuh ke sekadar proyek belanja kapal.
“Saya berharap program ini tidak menjadi bancaan, tetapi benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat pesisir dan ketahanan pangan nasional.” (Redaksi)