Oleh Budhi Haryadi
Jakarta adalah medan tempur perjuangan bagi jutaan nyawa memenuhi ekonomi yang kian memburu. Langkah-langkah kaki rakyat pekerja seperti jarum jam raksasa yang tak henti berdetak, menjadikan kota ini seperti tak pernah tidur. Di peron kereta dan halte bus, rakyat pekerja berlari mengejar pemberangkatan pertama sebelum fajar menyapa. Mereka membawa kantuk yang belum tuntas dan harapan yang tak boleh tumbang oleh kerasnya aspal.
Selama puluhan tahun, Jakarta terperangkap dalam ego sektoral. Bogor, Bekasi, Cikarang, dan Tangerang dianggap sebagai “halaman belakang” yang urusannya bukan tanggung jawab Balai Kota. Akibatnya, arteri ekonomi nasional ini tersumbat. Kemacetan bukan lagi sekadar hambatan fisik, melainkan pajak waktu yang tak tercatat dari kehidupan rakyat kecil.
Menilik data Badan Pusat Statistik (BPS), kawasan Jabodetabek dihuni lebih dari 30 juta jiwa. PBB dan World Urbanization Prospect tahun 2025/2026 menyebut Jakarta sebagai aglomerasi terbesar di Asia dan dunia menggeser Tokyo Raya.
Setiap hari, jutaan perjalanan lintas-batas administratif terjadi. Survei komuter BPS menunjukkan jutaan orang keluar-masuk Jakarta untuk bekerja, dengan rata-rata waktu tempuh yang kerap melampaui 90–120 menit sekali jalan. Itu berarti tiga hingga empat jam sehari tergerus di jalan. Empat jam atau dalam kata lain sebuah bab kehidupan yang hilang setiap hari.
Istilah ekonomi menyebut time poverty. Kajian sosiologi menamakannya ketimpangan spasial. Rakyat merasakan lelah yang nyata.
Di sinilah Gubernur DKI Jakarta hadir bukan sebagai administrator teknis, melainkan sebagai penjamin martabat warga Jakarta dan warga di luarnya. Politik transportasi Pram merajut makna yang paling hakiki, bukan sekadar mengalirkan kendaraan, melainkan mengalirkan kesejahteraan dan keadilan.
Gubernur sebagai Dirigen Aglomerasi
Politik transportasi Pramono Anung menjebol kebuntuan itu. Melalui visi integrasi Transjabodetabek hingga ke jantung industri di Cikarang, koneksi langsung ke Lebak Bulus, yang merupakan simpul strategis transportasi massal di Jabodetabek, menjalin konektivitas masyarakat dari dan menuju Jakarta. Pram, Gubernur DKI sebagai dirigen utama aglomerasi yang merangkai maha karya tata kelola kota modern. Ia tidak lagi bicara soal batas peta, tapi soal urat nadi kesejahteraan manusia.
Dalam kacamata konsep Networked City, daya saing kota global bertumpu pada konektivitas internal dan eksternal. Tokyo, Seoul, dna Singapura tidak unggul karena menara kaca, melainkan karena sistem transportasi yang menembus batas administratif.
Ketika bus Transjabodetabek diperluas hingga Cikarang dan menghubungkan konektivitas hingga Tangerang dan Banten, itu bukan hanya rute baru. Itu adalah pernyataan politik: bahwa kesejahteraan tidak boleh tersekat ego administratif, ia harus hadir dalam denyut kehidupan rakyat sehari-hari.
Langkah strategis Pram ini layak dibaca bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan peningkatan kesejahteraan sosial dan perluasan mobilitas yang berkeadilan.
Menghapus Ironi Spasial: Keadilan di setiap langkah kaki rakyat
Jakarta tumbuh dengan beban sejarah yang bertumpuk. Sejak era kolonial, Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), merancang Jakarta – dahulu bernama Batavia – sebagai pusat administrasi kekuasaan dan pelabuhan, kota ini telah dibentuk sebagai simpul dominasi. Pada era Orde Baru hingga Reformasi, ia menjelma menjadi magnet urbanisasi. Gelombang migrasi dari desa ke kota membentuk aglomerasi raksasa yang kini kita kenal sebagai Jabodetabek—Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi.
Postur kota seperti ini membentuk ekonomi yang gemerlap di Pusat kota, sementara hunian rakyat pekerja terlempar semakin jauh ke pinggir karena harga tanah yang melambung. Pada titik ini, kita menemukan spasial mismatch, John F. Kain yang paling telanjang. Buruh bekerja di jantung kota, namun hidup di pengasingan administratif. Jarak menjadi hukuman struktural. Inilah ironi spasial yang selama ini dibiarkan tanpa solusi radikal.
Data Bank Dunia memperlihatkan, kemacetan di Jabodetabek menyebabkan kerugian ekonomi hingga puluhan triliun rupiah per tahun akibat pemborosan bahan bakar dan produktivitas yang hilang. Studi ITDP Indonesia menjabarkan bahwa rumah tangga berpendapatan rendah dapat menghabiskan hingga 20–30% penghasilan hanya untuk transportasi. Itu bermakna warga berpendapatan rendah justru mengeluarkan persentase pendapatan paling besar untuk mobilitas dan waktu tempuh yang tidak efisien dan mobilitas yang terhambat adalah pencurian kualitas hidup yang sistematis.
Bagi pekerja yang tersendat mobilitasnya selama ini, ongkos perjalanan yang lebih murah dan waktu tempuh yang lebih singkat berarti peningkatan pendapatan riil. Jika seseorang menghemat satu jam per hari, dalam setahun ia memperoleh lebih dari 365 jam, setara lebih dari 15 hari kehidupan yang kembali padanya.
Di sinilah integrasi transportasi menjadi instrumen redistribusi kesejahteraan. Setiap rupiah yang dihemat dari ongkos perjalanan adalah tambahan protein bagi anak-anak buruh. Setiap jam yang dipangkas dari perjalanan adalah waktu yang kembali kepada keluarga. Setiap kebersamaan di rumah dan waktu luang adalah bagian dari peningkatan kualitas hidup.
Ini menciptakan efek agglomeration economies yang paling terang: mobilitas yang efisien meningkatkan produktivitas, memperluas akses dan menaikkan pendapatan regional. Ketika akses membaik, pasar tenaga kerja menjadi lebih inklusif.
Jakarta sebagai Kiblat Kota Global yang Manusiawi
Kota global bukan sekadar simpul finansial. Saskia Sassen menekankan bahwa kota global adalah pusat aliran manusia, informasi, dan modal. Tanpa mobilitas yang efisien, aliran itu tersumbat.
Jika kita berkaca pada Tokyo, Seoul, atau Singapura, kekuatan mereka bukan pada gedung pencakar langit, melainkan pada mobilitas tanpa sekat. Pram membawa Jakarta menuju level itu, sebuah kota global di mana transportasi publik menjadi “pemersatu kelas.”
Gubernur DKI dalam visi ini adalah sosok yang berani berkata bahwa kemajuan kota tidak diukur dari seberapa banyak mobil mewah di jalanan, melainkan dari seberapa banyak pejabat dan orang kaya yang dengan bangga menggunakan bus dan kereta bersama rakyatnya.
Transportasi sebagai Warisan Kemanusiaan
Politik transportasi Pram, ketika dibaca sebagai integrasi lintas batas administratif, adalah upaya mengembalikan kota kepada penghuninya. Ia mengajarkan bahwa keberanian politik bukan hanya soal pidato, melainkan keberanian menyatukan wilayah yang lama dipisahkan oleh ego sektoral.
Di tangan Pram ini menjadi medium politik yang memanusiakan manusia. Gubernur DKI Jakarta sedang menulis ulang sejarah: bahwa kota ini bukan milik elite semata, melainkan milik setiap orang yang berkontribusi pada denyut nadi kehidupan kota.
Politik transportasi ini adalah janji republik yang ditunaikan secara nyata. Jakarta bergerak bukan hanya untuk mengejar kecepatan, melainkan untuk menegakkan keadilan. Di bawah kepemimpinan yang visioner, Jakarta tidak lagi hanya sekadar tempat mencari makan, tapi tempat di mana setiap warganya bisa bergerak dengan harkat dan martabat.
~ Budhi Haryadi, Pemerhati Sosial