Kabar kurang menyenangkan kembali menghampiri Indonesia. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) terbaru baru saja dirilis, dan hasilnya membuat banyak pihak tercengang: posisi Indonesia merosot dari peringkat 121 ke 131. Penurunan sepuluh tingkat ini bukan sekadar statistik, melainkan gambaran nyata adanya masalah serius dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air.
OTT Ramai, Tapi Korupsi Tidak Pernah Redup
Publik mungkin bertanya-tanya: mengapa IPK turun saat operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK dan pengungkapan megakorupsi oleh Kejaksaan Agung terus menghiasi pemberitaan?
Di sinilah ironi besar itu muncul.
Maraknya OTT dan pameran uang sitaan bukan berarti sistem antikorupsi bekerja sempurna. Sebaliknya, bagi dunia internasional, aktivitas penindakan yang begitu sering justru menunjukkan betapa mudahnya celah korupsi ditemukan dalam sistem birokrasi kita. Kita seperti sibuk memadamkan api di mana-mana, tetapi tidak pernah benar-benar mematikan sumber apinya.
Menangkap koruptor penting, tetapi memperbaiki sistem yang memungkinkan korupsi terjadi jauh lebih krusial.
Reformasi Birokrasi: Banyak Slogan, Minim Transformasi
Pemerintah kerap menonjolkan program “Reformasi Birokrasi”, lengkap dengan digitalisasi layanan publik dan berbagai aplikasi baru. Namun, kenyataan di lapangan tidak selalu seindah presentasi.
Digitalisasi sering hanya menjadi kosmetik. Aplikasinya ada, anggarannya ada, tapi praktik “uang pelicin” masih berkelindan di belakang layar. Kita mempercantik tampak luar, tetapi mesin di dalamnya tetap berisik dan rawan macet.
Selama struktur birokrasi memungkinkan adanya praktik setoran atau tekanan dari atasan, selama itu pula upaya reformasi hanya akan menjadi hiasan di laporan tahunan.
Narasi Antikorupsi Gagah, Realitasnya Masih Berantakan
Presiden Prabowo pernah menyampaikan tekad kuat untuk memburu koruptor sampai ke Antartika sekalipun. Semangat itu tentu patut diapresiasi. Namun, hasil IPK terbaru justru memperlihatkan bahwa perang melawan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan retorika keras.
Koruptor yang paling merusak bukan yang bersembunyi di ujung dunia. Mereka berada di dalam struktur birokrasi, dalam proses tender, dalam celah regulasi, dan dalam lembaga yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan.
Jika yang ditangkap banyak tetapi peringkat tetap merosot, ini bukan lagi soal “oknum”. Ini soal sistem.
Bukan Sekadar Perbaikan, Tapi Operasi Besar-Besaran
Turunnya IPK adalah alarm keras. Cara kita melawan korupsi selama ini lebih fokus pada efek dramatis ketimbang perubahan fundamental. Yang dibutuhkan rakyat bukanlah konferensi pers dengan tumpukan uang sitaan, tetapi:
- sistem birokrasi yang transparan dan mudah diawasi,
- lembaga pengawas yang benar-benar independen,
- hukum yang adil dan tidak pandang bulu,
- serta pembenahan struktur dari hulu ke hilir, bukan tambalan sesaat.
Jika pendekatan yang digunakan masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya—lebih banyak aksi panggung ketimbang reformasi menyeluruh—maka bukan tidak mungkin posisi Indonesia di IPK akan kembali merosot tahun depan.
Sebab mesin yang rusak tidak akan berjalan hanya dengan janji dan jargon. Ia membutuhkan perbaikan total. (*)