NGADA, BONARINEWS.COM – Air mata Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena, pecah di rumah duka almarhum YBR (10) di Kampung Dona, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, Sabtu (7/2/2026).
Tangisan yang sejatinya bukan sekadar duka seorang pemimpin daerah, melainkan pengakuan terbuka atas absennya negara saat seorang anak paling membutuhkan perlindungan.
YBR, siswa sekolah dasar, diduga meninggal dunia secara tidak wajar. Tragedi ini mengguncang nurani publik, menembus batas daerah, hingga menyita perhatian nasional dan mendapat atensi langsung Presiden Prabowo Subianto.
Namun di balik sorotan pejabat tinggi negara, satu pertanyaan terus menggema: dimana negara sebelum YBR meninggal?
Di hadapan ibu, nenek, dan keluarga besar almarhum, Gubernur Melki Laka Lena menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Dengan suara bergetar, ia mengakui kegagalan serius dalam pelaksanaan program sosial dan lemahnya pranata perlindungan di NTT.
“Semoga ke depan kami tidak gagal lagi seperti ini. Jangan lagi ada anak seperti Bastian yang pergi dengan sia-sia karena kita tidak menjalankan program sosial dan pranata sosial dengan baik,” ujar Gubernur.
Pernyataan tersebut bukan hanya ungkapan empati, tetapi juga pengakuan politis yang jarang terdengar: bahwa sistem perlindungan anak, pengawasan sosial, serta kehadiran negara di ruang paling dasar kehidupan warga—keluarga dan kampung—tidak bekerja sebagaimana mestinya.
Gubernur hadir bersama jajaran kepala daerah dan Forkopimda, di antaranya Bupati Ngada Raymundus Bena, Wakil Bupati Ngada Bernadinus Dhey Ngebu, Bupati Nagekeo Simplisius Donatus, Wakil Bupati Ende Dominikus Minggu, serta aparat kepolisian. Rombongan meninjau langsung pondok nenek almarhum, lokasi kejadian di sekitar pohon cengkeh, hingga makam YBR.
Namun, kunjungan pejabat dan peninjauan lokasi belum cukup meredam kegelisahan publik. Tentang pertanyaan besar, mengapa seorang anak berusia 10 tahun berada dalam situasi rentan tanpa perlindungan memadai?
Di mana peran sekolah, layanan kesehatan, perlindungan anak, serta pengawasan sosial di tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten?
Gubernur menegaskan komitmen untuk memperbaiki pelayanan publik di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, serta melibatkan tokoh adat, agama, dan budaya.
Ia menyebut lemahnya koordinasi antarpranata sebagai salah satu akar masalah.
“Kami akan memastikan semua pranata—pemerintahan, sosial, adat, budaya, dan agama—bekerja dengan baik agar peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi,” katanya.
Tragedi YBR menjadi cermin telanjang bagi NTT: daerah yang dikenal dengan nilai gotong royong dan solidaritas sosial, namun masih menyimpan lubang besar dalam sistem perlindungan anak dan warga rentan.
Solidaritas moral yang diharapkan hidup secara alami terbukti tidak cukup tanpa kehadiran negara yang aktif, responsif, dan berkelanjutan.
Sebelum meninggalkan rumah duka, Gubernur kembali menyerukan nilai “baku lihat, baku sapa, baku sayang, baku bantu.” Namun publik kini menunggu lebih dari sekadar seruan moral. Yang ditagih adalah langkah konkret, pertanggungjawaban, dan perubahan sistemik.
Tangis di rumah duka YBR boleh jadi tulus. Tetapi bagi masyarakat, air mata pejabat hanya bermakna jika benar-benar bermuara pada kebijakan nyata—bukan sekadar penyesalan setelah seorang anak kehilangan nyawanya.(Faidin)