Bobby Nasution Sindir Penataan Kota Sumut: “Sudah Lima Kali Diingatkan Presiden”

Bagikan Artikel

Medan, BonariNews.com – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyampaikan nada tegas soal buruknya penataan kawasan perkotaan di Sumut. Usai Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah 2026, Bobby menegaskan, penataan kota bukan lagi urusan estetika, melainkan penentu daya saing, pariwisata, dan investasi daerah.

Pesan itu, kata Bobby, bukan muncul tiba-tiba. Presiden Prabowo Subianto, menurut dia, sudah lima kali memberi arahan khusus terkait pembenahan kota. Namun, banyak daerah dinilai belum menunjukkan percepatan.

“Sudah lima kali arahan ini diberikan Pak Presiden. Apalagi Medan Raya adalah salah satu daerah percontohan waste to energy yang akan dibangun Danantara,” ujar Bobby saat membuka Rencana Aksi Daerah Penataan Kawasan Perkotaan dan Kawasan Pariwisata di Aula Raja Inal Siregar, Medan, Jumat (6/2/2026).

Bobby membeberkan tujuh persoalan klasik yang menurutnya tak kunjung beres: sampah, kawasan kumuh, reklamasi liar, kabel utilitas yang semrawut, trotoar yang tidak ramah pejalan kaki, reklame dan billboard yang menumpuk, serta drainase yang buruk. Ia menyebut, sebagian besar masalah itu sebenarnya bisa diselesaikan bila ada keberanian menata ulang regulasi dan memotong kepentingan yang bertabrakan.

“Papan reklame misalnya, tolong buat peraturannya benar-benar. Jangan numpuk di satu lokasi. Kabel komunikasi, internet, listrik yang masih semrawut, koordinasikan dengan semua pihak. Untuk penerangan jalan, kalau anggaran tak cukup, gunakan KPBU saja,” tegas Bobby.

Ia juga meminta seluruh ASN, TNI, dan Polri terlibat menjaga kebersihan dan menata ruang publik, terutama di kawasan wisata. Menurutnya, daerah yang mengandalkan pariwisata tak mungkin berkembang bila kota dibiarkan kumuh.

“Ini kerja besar kita bersama. Daerah harus punya strategi sendiri, terutama yang punya kawasan pariwisata. Kalau perlu, buat badan pengelolanya,” ucapnya.

Pertemuan itu turut dihadiri Wakil Gubernur Sumut Surya, Pj Sekdaprov Sulaiman Harahap, Forkopimda Sumut, serta 17 kepala daerah se-Sumut dan OPD terkait. (Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *