Medan, BonariNews.com — Diskusi buku Reset Indonesia karya jurnalis investigatif Dandhy Laksono di Serayu Café and Space, Medan, Kamis, 5 Februari 2026, berubah menjadi forum kritik tajam terhadap sistem politik dan tata kelola lingkungan di Indonesia. Dandhy menilai berbagai krisis yang muncul belakangan ini tak lepas dari cacat desain politik nasional.
Menurut Dandhy, kualitas kepemimpinan yang buruk berakar dari mekanisme politik yang tidak memberi ruang bagi figur kompeten. Ia menilai biaya politik yang tinggi membuat aktor politik bergantung pada sektor ekstraktif demi memperoleh dana cepat.
“Sistem politik sekarang melahirkan elit yang bisa kita lihat sendiri kualitasnya. Dengan kebutuhan dana besar, mereka akhirnya menambang, menebang, dan membuka perkebunan skala besar,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa pola eksploitasi tersebut menggerus ketahanan ekologis Indonesia. Negara lain, katanya, sudah mulai meninggalkan ekonomi ekstraktif, sementara Indonesia justru semakin tergantung. “Kalau terus begini, kekayaan alam kita pelan-pelan habis,” tambahnya.
Dinasti Politik dan Ketimpangan di Sumatera
Dandhy juga menyoroti suburnya dinasti politik yang membuat pengambilan keputusan publik hanya berputar pada lingkar keluarga. Ia membandingkan eksploitasi di Sumatera saat ini dengan masa kolonial di Jawa.
“Bedanya, dulu ketika Jawa dijarah, infrastrukturnya tetap dibangun. Di Sumatera, kekayaannya diambil, tetapi pembangunannya lambat,” katanya.
Dandhy juga menilai UU Cipta Kerja di era Presiden Prabowo Subianto semakin mempersempit kewenangan daerah hingga melemahkan fungsi pengawasan. “Kita ini sudah semi-kerajaan karena tidak ada oposisi di parlemen,” ujarnya.
Demokrasi Melemah dan Ancaman Krisis Iklim
Penulis Reset Indonesia lainnya, Benaya Harobu, turut mengingatkan soal merosotnya kebebasan akademik dan literasi publik. Ia mencontohkan pengusiran diskusi di Madiun yang ia alami sebelumnya. “Katanya karena diskusi seperti ini bukan budaya mereka. Ternyata budaya kita bukan membaca buku,” ucapnya.
Panut Hadisiswoyo, Direktur Green Justice Indonesia, menegaskan bahwa bencana besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir 2025 menjadi penanda nyata ancaman iklim. “Perubahan iklim bukan isu masa depan. Ini realitas. Kita perlu ruang pertemuan antara sains, advokasi, dan literasi publik,” ujar Panut.
Diskusi yang digelar Indata Komunika Cemerlang bersama Green Justice Indonesia itu turut menampilkan pameran foto bencana serta menghadirkan narasumber dari sektor iklim dan lingkungan.