BONARINEWS.COM, Malut – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menilai kinerja dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Maluku Utara, yaitu Dinas Perikanan dan Dinas Pertanian, belum menunjukkan hasil yang optimal sepanjang tahun 2025.
Menurut Sherly, kinerja kedua dinas tersebut belum mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan secara signifikan. “Dua OPD ini masih memiliki pekerjaan rumah. Output kinerja mereka di tahun 2025 belum terlihat,” kata Gubernur, Selasa (6/1/2026).
Gubernur menekankan rendahnya nilai tukar petani dan nelayan sebagai salah satu indikator kinerja yang belum maksimal. Sherly meminta kedua dinas segera melakukan perbaikan agar sektor perikanan dan pertanian dapat berkontribusi lebih besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Ia menambahkan, jika dalam tiga bulan ke depan tidak ada perbaikan signifikan, evaluasi terhadap pimpinan OPD terkait akan dilakukan. Selain itu, Sherly menegaskan pentingnya kerja sama seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan PAD meski APBD Provinsi Maluku Utara mengalami pemotongan sebesar Rp 800 miliar.
“Walaupun terjadi pemotongan anggaran, kita tetap mampu meningkatkan belanja infrastruktur, dari Rp 187 miliar di 2025 menjadi Rp 580 miliar di 2026,” ujarnya. Ia juga menekankan bahwa implementasi program harus dilakukan dengan lebih cepat dan efisien agar penyerapan anggaran berjalan optimal.
Di sektor pendidikan dan kesehatan, Gubernur menilai kinerja OPD sudah cukup baik dan meminta agar terus ditingkatkan. Mengenai permintaan kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Sherly menegaskan hal itu belum memungkinkan karena keterbatasan anggaran. Ia menekankan, peningkatan TPP hanya bisa dicapai melalui peningkatan PAD yang signifikan.
Sherly menekankan bahwa seluruh program pemerintah daerah harus diimplementasikan dengan efektif, cepat, dan tepat sasaran untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Maluku Utara. (Redaksi)