Medan, Bonarinews.com – Sekitar 100 orang dari Aliansi Masyarakat Sumut Bersatu Peduli Bencana Sumatera (AMSBPBS) menggelar aksi unjuk rasa di DPRD Sumut dan Kantor Gubernur Sumut, Jumat (12/12/2025). Aksi yang dipimpin Lamsiang Sitompul dan Johan Merdeka itu menyoroti penanganan banjir di Sumatera dan menuntut pemerintah pusat menetapkannya sebagai bencana nasional.
Para peserta datang menggunakan satu mobil L-300 dengan pengeras suara, genset, serta spanduk berisi tuntutan terkait pemulihan hutan dan penindakan terhadap pelaku perambahan. Mereka menyoroti lambannya respons pejabat dan kurang tegasnya tindakan terhadap kerusakan hutan.
Setiba di DPRD Sumut, massa langsung melakukan orasi. Hujan deras memaksa mereka berteduh di halaman Gedung Rapat Paripurna DPRD setelah mendapat izin petugas keamanan. Usai hujan reda, orasi dilanjutkan dengan desakan agar penanganan bencana di wilayah terdampak segera dipercepat.
Anggota DPRD Sumut dari Komisi E, Pendeta Berkat Lauli, menemui massa dan menyampaikan dukungan. Ia menjanjikan usulan penetapan bencana nasional untuk Sumut, Aceh, dan Sumbar akan dibawa ke rapat gabungan, serta bersedia menandatangani surat pernyataan dukungan atas tuntutan yang disampaikan.
Perwakilan massa juga menyuarakan kekhawatiran dampak berantai bencana, termasuk potensi krisis pangan di Pulau Nias, serta mendesak penutupan PT TPL yang dianggap merusak hutan tanpa memberikan manfaat bagi masyarakat.
Aksi diakhiri dengan pembacaan surat pernyataan berisi tiga tuntutan utama: penetapan bencana nasional, pembentukan Badan Reformasi Bencana Alam, dan penindakan terhadap perusahaan yang merambah hutan. Setelah itu, massa membubarkan diri secara tertib.
Selama aksi, Kasat Intelkam Polrestabes Medan, Kompol Lengkap Suherman Siregar, memantau langsung kegiatan dan berkoordinasi dengan koordinator aksi. Kabag Ops Polrestabes Medan, Kompol Pardamean Hutahaean, bersama personel pengamanan terbuka dan tertutup, juga memastikan keamanan berlangsung lancar. Sat Intelkam menegaskan pemantauan akan terus dilakukan untuk mengantisipasi dinamika aksi serupa di masa mendatang.
Reporter: Lindung Silaban