Oleh: Yosua Putera Onggan
Banjir besar yang melanda Aceh dan sebagian Sumatra Desember 2025 meninggalkan luka mendalam. Ribuan orang mengungsi, rumah terendam, akses antarwilayah lumpuh. Di tengah bencana, muncul kekecewaan warga. Banyak yang merasa bantuan datang terlambat. Mereka menilai pemerintah lebih sibuk membela kebijakan lama daripada mengatasi masalah nyata. Isu tambang ilegal, pembukaan hutan, dan pembangunan jalan non-prosedural kembali jadi sorotan.
Pernyataan resmi pemerintah yang menyebut situasi “aman terkendali” bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Warga harus bergerak sendiri, menyelamatkan korban, membuka dapur umum, dan mendistribusikan logistik. Ketika pejabat lebih fokus pada pencitraan politik, kepercayaan terhadap negara pun terkikis.
Kritik warga juga menyoroti kerusakan hutan yang terus berlanjut. Banyak hutan alami diganti perkebunan sawit. Padahal, pohon monokultur tidak bisa menggantikan fungsi ekologis hutan. Fungsi hutan dalam menahan air, mencegah longsor, dan menyimpan karbon tak tergantikan. Ketika pemerintah lebih membela ekspansi ekonomi daripada keselamatan warga, muncul kesan negara melindungi kepentingan tertentu.
Empati publik terhadap pejabat pun menurun. Bantuan pemerintah yang dikemas dengan foto dan konten politik dianggap kurang tulus. Bagi warga yang tengah berjibaku, tindakan itu terasa menampar. Banyak juga yang mengingat kebijakan lama yang merusak lingkungan. Ketika mantan pejabat kini tampil seolah peduli, masyarakat menilai itu ironi. Banjir bukan sekadar tragedi alam, tapi akumulasi kesalahan pengelolaan lingkungan selama puluhan tahun.
Di tengah ketidakpercayaan, masyarakat bergerak sendiri. Komunitas dan warga urunan dana, turun langsung ke lapangan, bahkan saat pemerintah lambat. Ironisnya, solidaritas ini kadang membuat pejabat tersinggung. Negara juga menolak bantuan asing dan belum menetapkan status bencana nasional, sehingga publik berspekulasi ada upaya menutup aktivitas ilegal.
Untuk memulihkan kepercayaan, pemerintah harus bersikap nyata. Audit lingkungan dan izin tambang harus transparan. Narasi politis bahwa “semua aman” harus diganti komunikasi jujur berbasis data. Bantuan harus cepat, tanpa pencitraan. Status bencana nasional perlu ditetapkan bila dampak melebihi kapasitas daerah. Buka akses bantuan internasional demi keselamatan warga. Rehabilitasi hutan harus sesungguhnya, bukan sekadar menanam sawit.
Banjir Aceh dan Sumatra tahun ini bukan hanya tragedi ekologis, tapi juga ujian kepercayaan. Saat negara gagal hadir tepat waktu, rakyat mengambil alih peran penyelamatan. Bencana ini menjadi peringatan: kerusakan hutan, tambang ilegal, dan politisasi bantuan bukan masalah pinggiran. Ini ancaman nyata masa depan Indonesia. Pemerintah harus kembali berpihak pada rakyat, bukan citra politik atau kepentingan ekonomi jangka pendek.
Penulis adalah Mahasiswa Ukrida Jakarta, Prodi Psikologi