Jakarta, Bonarinews.com — Dalam rapat kerja terbaru, DPR RI melalui anggota Komisi IV melontarkan kritik keras kepada Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menyusul bencana banjir dan longsor besar yang melanda wilayah Sumatera. Isu kayu gelondongan yang hanyut terbawa banjir semakin memperkuat dugaan bahwa pengawasan kehutanan mengalami kelemahan serius.
Sejumlah anggota DPR menilai adanya kegagalan dalam pengurusan izin kehutanan, lemahnya pengawasan terhadap pembalakan, serta kebijakan yang dinilai tidak sejalan dengan rekomendasi pemerintah daerah. Situasi tersebut dianggap sebagai tanda bahwa Raja Juli belum menjalankan tugasnya secara optimal.
Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin, bahkan melontarkan pernyataan tegas dalam rapat tersebut. *Jika tidak mampu mengurus kehutanan, lebih baik mundur,* kata Usman Husin, dalam rapat Jumat (5/12/2025). Ia menegaskan bahwa sikap demikian bukan bentuk kelemahan, melainkan tanggung jawab moral seorang pejabat publik.
Beberapa anggota DPR juga membandingkan situasi Indonesia dengan Filipina, di mana seorang menteri memilih mundur setelah dinilai gagal menangani bencana besar. DPR menilai langkah seperti itu semestinya menjadi contoh bahwa jabatan publik adalah amanah, bukan sekadar posisi politik.
Menanggapi berbagai kritik tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan bahwa dirinya siap dievaluasi. Ia menegaskan bahwa urusan mundur atau tidak merupakan hak prerogatif Presiden, namun dirinya berkomitmen tetap bekerja maksimal. Raja Juli juga memastikan bahwa investigasi terhadap praktik pembalakan liar serta penyelidikan terkait kayu-kayu yang hanyut terbawa banjir akan terus berjalan.
Polemik ini bukan sekadar menyangkut posisi seorang menteri, tetapi terkait langsung dengan keselamatan masyarakat, kelestarian hutan, dan masa depan lingkungan hidup di daerah-daerah terdampak bencana. Kini perhatian publik tertuju pada apakah kritik DPR akan menghasilkan langkah konkret atau hanya menjadi bagian dari dinamika politik yang menguap begitu saja. (Redaksi)