Medan, Bonarinews.com — Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, menilai kehadiran Presiden Prabowo Subianto di wilayah bencana Tapanuli Utara (Taput) dan Tapanuli Tengah (Tapteng) menunjukkan bahwa penanganan dampak banjir dan longsor telah diambil alih oleh pemerintah pusat. Hal itu disampaikan Sutrisno dalam wawancara di Medan, Rabu (3/12/2025).
Menurutnya, pengerahan TNI–Polri, BNPB, Basarnas, serta kementerian dan lembaga nasional merupakan bukti bahwa seluruh upaya pemulihan pascabencana kini berada dalam koordinasi pemerintah pusat.
“Dengan langkah Presiden Prabowo tersebut, sebenarnya tidak ada lagi alasan bagi Gubernur Bobby Nasution untuk berlama-lama di lokasi bencana,” ujar Sutrisno.
Ia menilai bahwa apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini bukanlah aksi-aksi simbolik, melainkan percepatan penanganan persoalan mendesak lain yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumut.
Sutrisno menyoroti kelangkaan BBM yang terjadi hampir merata di kabupaten/kota. Antrean panjang kendaraan di SPBU disebutnya menjadi bukti bahwa ketersediaan dan distribusi BBM belum berjalan optimal.
“Masalah BBM ini harus segera diurus. Itu yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat Sumut hari ini,” tegasnya.
Selain persoalan energi, Sutrisno juga menyinggung komitmen Gubernur Bobby untuk mengirimkan rekomendasi penutupan operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL). Komitmen itu sebelumnya disampaikan Bobby dalam pertemuan dengan pimpinan Sekber Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis di Kantor Gubernur Sumut, Senin (24/11/2025).
Ia menyebut ada desakan kuat dari masyarakat, gereja, dan unsur keagamaan lain agar surat rekomendasi tersebut segera diterbitkan. Menurut Sutrisno, keberadaan PT TPL dianggap berkontribusi terhadap kerusakan hutan yang memperparah risiko bencana di sejumlah daerah.
“Kalau memang Gubernur berkomitmen, selesaikan janji satu minggu itu. Pengiriman rekomendasi penutupan PT TPL adalah bagian dari upaya menghentikan kerusakan lingkungan,” tambahnya.
Sutrisno menegaskan bahwa kedua hal—kelangkaan BBM dan penyelesaian rekomendasi penutupan PT TPL—lebih mendesak untuk ditangani daripada menetap di wilayah bencana tanpa memberikan dampak percepatan signifikan.
“Seharusnya Gubernur hadir untuk pengungsi di hari-hari awal bencana. Sekarang ketika penanganan teknis sudah diambil alih pemerintah pusat, fokusnya harus kembali ke hal-hal yang menjadi kewenangannya,” tutupnya.
Reporter: Lindung Silaban