Bonarinews.com, MEDAN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Utara kian meluas dengan penerima manfaat tembus 930 ribu orang. Namun di balik itu, Pemerintah Provinsi Sumut ternyata menemukan adanya ancaman serius yang bisa mengganggu jalannya program ini.
Untuk mencegah risiko keracunan massal, Pemprov Sumut langsung memperketat aturan dengan mewajibkan setiap dapur penyedia makanan (SPPG) memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Bahkan, semua dapur akan diawasi ketat mulai dari cara masak, kesehatan pekerja, hingga distribusi makanan.
“Tidak boleh main-main, dari dapur sampai ke tangan penerima manfaat, semuanya harus aman. Kita akan uji sampel makanan di lab Kemenkes dan Labkesda,” tegas Sekretaris Dinkes Sumut, Hamid Rijal.
Saat ini ada 322 dapur gizi aktif dengan lebih dari 10 ribu tenaga kerja, tapi targetnya mencapai 1.742 unit. Artinya, jumlah penerima manfaat bisa melonjak drastis dalam waktu dekat.
Program ini tak hanya menyasar pelajar dari PAUD hingga SLTA, tetapi juga ibu hamil, menyusui, dan balita.
Pertanyaannya sekarang: mampukah Pemprov Sumut menjaga kualitas makanan bergizi gratis ini agar tetap aman dan layak untuk ratusan ribu warga yang menggantungkan harapan mereka? (Redaksi)